Rakor SP4N-LAPOR! Perkuat Sinergi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
TANJUNG SELOR – Pengaduan masyarakat menjadi sumber informasi dan masukan penting bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk itu, penguatan kelembagaan dan koordinasi pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) perlu terus dilakukan.
Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Sapi’i, S.T., M.A.P., saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara, Kamis (19/11).
Dalam sambutannya, Sapi’i mengapresiasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kaltara yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan sinergi antarpemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
“Pengaduan bukan semata-mata bentuk penyampaian keluhan, melainkan juga sumber informasi dan masukan bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat serta memperbaiki kualitas pelayanan,” ujarnya.
Ia menyampaikan, pengelolaan SP4N-LAPOR! perlu didukung tata kelola kelembagaan yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, serta koordinasi efektif di setiap perangkat daerah.
Hal ini juga mencakup kejelasan pembagian peran antara admin pengelola dan pejabat penghubung, serta mekanisme tindak lanjut pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
“Penguatan SP4N-LAPOR! tidak cukup hanya dengan memastikan tersedianya kanal pengaduan. Kita juga perlu memastikan adanya kejelasan pembagian peran antara admin pengelola dan pejabat penghubung, mekanisme koordinasi, serta tindak lanjut pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sapi’i berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara maupun pemerintah kabupaten/kota dapat memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dalam mengelola SP4N-LAPOR!.
Selain itu, kejelasan penanggung jawab dan mekanisme koordinasi dalam penanganan laporan menjadi hal penting agar pengaduan dapat dikelola secara responsif, transparan, dan akuntabel. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan semakin baik dalam mengoptimalkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat menjadi masukan berharga bagi peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kaltara.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala DKISP Provinsi Kaltara, Dr. H. Iskandar Alwi, S.IP., M.Si., Asisten Muda Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Dita Mellyanika, serta Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI, Mey Rany Wahida Utami. (dkisp)


