TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.027.901. Selain itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) juga ditetapkan untuk tiga sektor usaha, yakni perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.

Penetapan tersebut diumumkan langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11).

Gubernur Zainal menjelaskan, penetapan upah minimum telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, serta data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” kata Zainal.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III tahun 2026 tercatat sebesar 5,51 persen. Sementara itu, inflasi secara tahunan pada September 2026 mencapai 2,56 persen.

Kedua indikator ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengupahan dengan tetap memperhatikan daya beli pekerja serta kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha.

Zainal menjelaskan, perhitungan UMP mengacu pada ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Formula pengupahan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.

Dari hasil pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi, UMP Kaltara Tahun 2027 akhirnya ditetapkan sebesar Rp4.027.901.

Jika dibandingkan dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kaltara Tahun 2026 sebesar Rp5.198.544, UMP Kaltara 2027 telah mencapai 77,48 persen dari nilai KHL tersebut.

Selain UMP, ditetapkan pula UMSP Tahun 2027 untuk tiga sektor usaha, dengan rincian sektor pertanian kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, sektor pertambangan batu bara sebesar Rp4.061.619, dan sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp4.070.174.

Zainal berharap keputusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Ia juga meminta para pengusaha mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada para pekerja dan serikat pekerja, ia mengajak untuk terus menjaga komunikasi serta membangun hubungan industrial yang harmonis dengan pihak perusahaan.

“Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan Kaltara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata melalui pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Zainal turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, BPS, hingga seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan.

Menurutnya, komunikasi dan kebersamaan seluruh unsur menjadi kunci dalam menjaga hubungan industrial yang kondusif demi mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (dkisp)