TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan dukungan terhadap penyusunan kajian strategis TNI Angkatan Darat (AD) mengenai pembangunan wilayah perbatasan guna memperkuat pertahanan negara.

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat menerima audiensi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (Kumham), dan Keamanan Nasional (Kamnas) di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Selasa (10/11).

Tim Pokja Staf Ahli Kasad dipimpin Mayjen TNI Ari Estefanus, S.Sos., M.Sc., selaku Perwira Sahli (Pa Sahli) Tingkat III Kasad bidang Kumham dan Kamnas, bersama sejumlah anggota tim.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan data dan penyusunan kajian strategis Triwulan IV dengan tema “Strategi TNI AD dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Kalimantan guna Mendukung Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Pulau Strategis”.

Dalam pertemuan itu, Sekprov Denny menyambut baik penyusunan kajian tersebut. Ia mengajak perangkat daerah terkait untuk mendukung proses pengumpulan data dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan tim Pokja.

“Kami siap mendukung sebagai arah kebijakan, pengembangan ekonomi lokal, dan konektivitas perbatasan,” ujar Denny.

Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga pertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, pembangunan infrastruktur dan penguatan pertahanan negara perlu berjalan selaras agar fasilitas yang dibangun di kawasan perbatasan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan pertahanan.

“Pembangunan wilayah perbatasan akan berdampak pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pertahanan negara,” katanya.

Salah satu tujuan kajian tersebut adalah merumuskan strategi TNI AD agar sarana dan prasarana yang telah dibangun di wilayah perbatasan Kalimantan dapat dimanfaatkan secara bersama, baik untuk mendukung pertahanan negara maupun kebutuhan masyarakat.

Melalui dukungan terhadap kajian ini, Pemprov Kaltara berharap pembangunan wilayah perbatasan dapat semakin terarah dan selaras dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan strategis pertahanan negara. (dkisp)

​