TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara menyepakati arah kebijakan anggaran pembangunan Tahun Anggaran 2027 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kesepakatan tersebut ditandatangani Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., bersama Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E. dan H. Muddain, S.T., serta Sekretaris DPRD Kaltara, Dr. H. Mohammad Pandi, SH., M.AP., dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (9/11).

Selain penandatanganan KUA dan PPAS, rapat paripurna tersebut juga menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kaltara, Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltara atas kerja sama dan kemitraan yang telah terjalin dalam mengawal berbagai agenda strategis pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, kesepakatan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting karena menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Melalui kedua dokumen tersebut, prioritas pembangunan daerah diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.

“KUA dan PPAS menjadi penghubung antara perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD. Karena itu, kebijakan anggaran harus mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan yang dimiliki Kaltara,” kata Ingkong.

Ingkong menyebutkan, sejalan dengan arah pembangunan nasional, Kaltara menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan anggaran akan difokuskan pada peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hilirisasi sumber daya lokal, serta penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, Pemprov Kaltara tetap menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu prioritas. Hal ini tercermin dari alokasi belanja pendidikan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang telah melampaui batas minimal atau Mandatory Spending sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait tiga Ranperda yang disepakati, Ingkong menjelaskan bahwa perubahan regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah diperlukan untuk memastikan aset pemerintah dikelola secara optimal, tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Sementara itu, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diarahkan untuk memperkuat peran sektor perkebunan dalam perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

“Perusahaan perkebunan harus menghormati hak masyarakat atas tanah dan turut memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dengan begitu, masyarakat di sekitar perkebunan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Ranperda ini juga diharapkan dapat mendorong hilirisasi hasil perkebunan agar dapat diolah di Kaltara. Dengan demikian, hasil perkebunan memiliki nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian daerah.

Adapun Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap buku bermutu dan terjangkau, meningkatkan minat baca, serta mengembangkan ekosistem perbukuan daerah.

“Regulasi ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah, seni, budaya, bahasa daerah dan kearifan lokal Kaltara,” ujarnya.

Ingkong berharap dukungan dan sinergi antara Pemprov Kaltara dan DPRD terus terjaga, terutama dalam mengawal pelaksanaan kebijakan anggaran serta penerapan ketiga peraturan daerah tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (dkisp)