MALINAU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengupayakan kelanjutan pembangunan SMA Negeri 10 Malinau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah proyek yang sebelumnya dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) terkendala pemutusan kontrak.

Upaya tersebut menjadi perhatian Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) langsung di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Malinau, Kamis (19/11).

Dalam peninjauan tersebut, Wagub Ingkong bersama rombongan memeriksa kondisi fisik bangunan, terutama struktur fondasi dan rangka bangunan yang telah dikerjakan. Berdasarkan hasil peninjauan awal, fondasi yang sudah terbangun dinilai masih dalam kondisi aman dan dapat dilanjutkan.

Ingkong mengatakan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyelamatkan bangunan yang sudah ada. Selanjutnya, perencanaan pembangunan perlu dihitung dan ditinjau kembali dengan mempertimbangkan perubahan kondisi serta penyesuaian harga material.

“Bangunan yang sudah ada harus kita selamatkan terlebih dahulu. Perencanaannya perlu dihitung kembali karena kondisi sekarang sudah berbeda dengan perencanaan tahun 2024, termasuk harga material dan nilai tukar,” ujarnya.

Terkait akses jalan menuju sekolah, ia menyampaikan bahwa hal tersebut juga akan dibahas lebih lanjut. Namun, penyelesaian struktur utama bangunan sekolah menjadi perhatian terlebih dahulu.

Mengingat pengajuan kembali melalui skema DAK sudah melewati batas waktu, Pemprov Kaltara akan mengupayakan alternatif pembiayaan melalui APBD. Hasil peninjauan lapangan tersebut nantinya akan menjadi bahan laporan dan pertimbangan untuk menentukan skala prioritas pembangunan.

“Saya akan segera berkoordinasi dengan Bapak Gubernur. Kita lihat kemampuan APBD dan menentukan langkah terbaik agar pembangunan sekolah ini bisa dilanjutkan,” tegasnya.

Ingkong menambahkan, peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan setiap usulan pembangunan didukung data dan kondisi lapangan yang sebenarnya. Dengan demikian, keputusan yang diambil pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan. (dkisp)