TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyerapan tenaga kerja lokal agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan investasi dan perkembangan industri di daerah.

Komitmen itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, dr. Rustan Samsuddin, M.M., saat mewakili Gubernur Kaltara menutup Benuanta Economic Forum (BEF) Tahun 2026 di Ballroom Hotel Tarakan Plaza, Kamis (12/11) sore.

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara bersama berbagai pihak pada 11–12 November 2026 ini mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan dan Penciptaan Lapangan Kerja”.

Rustan menyampaikan bahwa pengembangan SDM dan ketenagakerjaan telah menjadi bagian dari arah kebijakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltara 2025.

Kebijakan tersebut mencakup pembangunan SDM unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini juga diarahkan pada penguatan hilirisasi industri berbasis potensi daerah dan pengembangan pariwisata dengan mengoptimalkan peran tenaga kerja lokal.

“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, peningkatan kualitas SDM dan kohesivitas masyarakat juga menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov Kaltara,” kata Rustan.

Menurutnya, Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum meratanya akses dan kualitas pendidikan, terbatasnya pendidikan vokasi, hingga ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri lokal.

Karena itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja, khususnya pada sektor-sektor unggulan, perlu diperkuat melalui kerja sama pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

“Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Utara,” tegasnya.

Rustan menjelaskan, seiring meningkatnya investasi dan aktivitas industri, masyarakat Kaltara harus dipersiapkan agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, peluang kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja lokal.

Pemprov Kaltara juga berkomitmen memperluas kesempatan kerja melalui kebijakan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal, peningkatan kualitas pelatihan dan pemagangan, serta penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Perda ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari hak pekerja, perencanaan tenaga kerja, pelatihan, pemagangan, penempatan hingga perluasan kesempatan kerja.

Selain itu, Pemprov Kaltara membuka ruang komunikasi bagi para pekerja untuk menyampaikan kendala, ketidakadilan perlakuan, maupun dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan.

Rustan menilai penyelenggaraan BEF 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan, tenaga kerja, dan dunia usaha.

Salah satu inisiatif yang diharapkan dapat mendukung upaya tersebut adalah pendataan Talent Pool atau basis data talenta tenaga kerja Kaltara.

“Inisiatif pendataan talent pool diharapkan menjadi langkah awal untuk menyediakan informasi kompetensi tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah maupun perusahaan,” pungkasnya. (dkisp)