BULUNGAN-Tiga hari pasca dilantik sebagai Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang langsung menggelar rapat terbatas dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Kamis (18/2). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP serta Tim Sinkronisasi dan Percepatan Program Gubernur-Wakil Gubernur yang dipimpin oleh Ari Junaedi.

Zainal dalam rapat di depan seluruh Kepala OPD, Kepala Badan dan Biro tersebut mengatakan, sebelum mengawali tugas sebagai gubernur, ia meminta kepada Kepala OPD bergerak cepat dalam memajukan Kaltara secara bersama-sama. Ia menambahkan, Kepala Badan, Kepala OPD, atau Kepala Biro yang merasa terbebani dipersilakan untuk mundur.

“Yang tidak kuat berlari, silahkan mundur. Yang penting niat kita memajukan dan meyejahterakan rakyat. Penting ada sinergi antar OPD, Bupati, dan Walikota untuk menjalin komitmen dan inovasi dari sejumlah perangkat daerah,” tegasnya.

Mantan Wakaploda Kaltara ini juga menyoroti angka kemisikinan di Kaltara. Ia menyebut, berdasar pemberitaan di media massa, saat ini masih terdapat sekitar 900 warga di Kaltara yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Zainal mengaku heran. Menurutnya, dengan geografis Kaltara yang luas dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seharusnya tidak ada warga Kaltara yang hidup miskin.

”Saya tegaskan kepada seluruh staf dan karyawan di Pemprov Kaltara untuk displin, termasuk disiplin waktu. Ini harus ditegakkan. Jika waktu saja dikorupsi, bagaimana yang lain? Saya sudah minta dilakukan audit untuk semua dinas dengan berkoordinasi dengan BPKP dan KPK. Jangan kemaruk dan jangan rakus. Saya juga minta Dinsos untuk segera mengecek di mana saja warga miskin itu!”ucap Zainal.

“Kita ini ada di sini sebagai pelayan masyarakat, bukan malah dilayani oleh masyarakat. Berikan hal yang terbaik untuk rakyat. Gubernur itu tidak memiliki rakyat. Yang punya rakyat itu Bupati dan Walikota. Kita harus undang Bupati dan Walikota untuk menanyakan kebutuhannya. Jangan sampai proyek senilai Rp200 juta dikerjakan provinsi,” pinta Zainal di hadapan peserta rapat.

Selain itu, Gubernur meminta jajarannya untuk mempelajari penyerahan Pelabuhan Tengkayu di Tarakan dari berbagai aspek hukum dan peraturan. Gubernur juga meminta semua kegiatan pekerjaan dihentikan dulu, menunggu audit dari BPKP dan Inspektorat. “Saya tidak mau orang lain yang berbuat tetapi kita yang bertanggung jawab,” tegas Zainal Arifin

Gubernur Zainal juga berjanji akan memberikan penghargaan untuk OPD yang memiliki komitmen dan inovasi. ”Mari kita perkuat komitmen dan inovasi dari OPD. Saya akan berikan penghargaan untuk OPD yang memberikan inovasi baru. Saya akan carikan anggarannya. Bangun Kaltara jangan hanya slogan semata. Jangan sampai ada OPD yang menyodorkan nama pemborong untuk menggarap proyek-proyek!” tegas Zainal.

Terkait tenaga Pegawai Tidak Tetap dan guru, Gubernur langsung memberikan aksi dengan meminta data pegawai honorer yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi, tapi tidak bisa diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya minta data pegawai honorer yang puluhan tahun bekerja dan tidak mungkin diangkat sebagai ASN. Mereka kita jadikan PPPK. Saya juga minta data tunjangan guru di Kaltara dari PAUD sampai SMA. Mereka layak kita berikan penghargaan,” pungkas Zainal. (dit/rr)