JAKARTA-Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021.

Rakornas diadakan di Jakarta untuk membahas pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) II, Prolegnas 2021 tentang RUU Daerah Kepulauan, dan kebijakan nasional serta program stategis lainnya, Rabu (31/3). Sejumlah pejabat tinggi negara didaulat sebagai narasumber dalam Rakornas yang dirangkai dengan acara seminar nasional itu.

Di antaranya Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Ketua Umum Aspeksindo Abdul Gafur Masud.

Sementara pada sesi kedua dengan tema Keamanan Laut untuk Kedaulatan, panitia menghadirkan Wantimpres Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang, dan Ketua Dewan Pakar Aspeksindo, Rokhmin Dahuri.

Dalam paparannya, Gubernur Zainal menyebutkan bahwa Kaltara termasuk salah satu dari 13 provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia serta Papua Nugini, baik malalui darat maupun laut.

“Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, lebih tepatnya negara bagian Sabah dan Sarawak sepanjang 1.038 km,” ungkapnya.

Secara umum, sebut Gubernur Zainal, karakteristik wilayah perbatasan di Kaltara terbagi menjadi dua, yakni wilayah perbatasan pedalaman dan wilayah perbatasan pesisir. Kedua wilayah tersebut memiliki karakter yang berbeda sehingga penanganannya juga disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing wilayah.

“Realitas di perbatasan yang selama ini dihadapi Pemprov Kaltara yaitu penggunaan mata uang ringgit yang melebihi penggunaan mata uang rupiah, lebih banyaknya channel TV Malaysia, penyelundupan kayu ke Malaysia, banyaknya TKI illegal, perampokan di laut lepas perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina, serta illegal fishing,” paparnya lagi.

Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Kaltara dalam menghindari kerugian negara maupun untuk menguatkan tekat sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.(sur)