TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si memimpin Apel Gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di gelar Lapangan Agatis, Senin (28/07) pagi.

Dalam amanatnya, Datu Iqro menyampaikan sejumlah poin penting, yang pertama terkait dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Menurutnya LPPD ini harus dilaporkan setiap tahun, karena ini menunjukkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Kelemahan kita selama ini terletak pada masalah data, makanya poin Pemprov Kaltara tidak naik secara signifikan. Oleh karena itu, saya minta kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala biro agar benar-benar mempersiapkan LPPD dengan baik,” kata Datu Iqro.

Datu Iqro juga turut menyoroti terkait terjadinya perubahan anggaran di Pemprov Kaltara. Imbuhnya, pada perubahan anggaran harus direncanakan secara matang dan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kaltara.

Perubahan anggaran tersebut, terangnya harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA) Kaltara.

“Insyaallah minggu ini perubahan anggaran kita clear karena untuk disampaikan kepada DPRD. Dan tolong ini menjadi perhatian kepada kepala OPD, jangan sampai telah disepakati dengan DPRD ada perubahan yang masuk,” ucapnya.

“Tolong dirapatkan dengan anggotanya, apa yang menjadi prioritas kita. Kebiasaan kita telah diberi batas waktu, jangan sampai ada perubahan anggaran lagi karena perubahan ini merusak sistem kita,” sambungnya.

Selanjutnya, Datu Iqro mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara, memiliki tanggung jawab bersama secara keseluruhan dalam membangun Kaltara.

Berkaca dari pengalaman yakni Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebelumnya tidak ada, namun dengan perjuangan bersama untuk Provinsi penghasil sawit. “Akhirnya, di tahun 2023 kita dapat DBH sawit. Hal ini bukanlah kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Kaltara termasuk program-program kita,” ujarnya.

Kemudian pada perencanaan program pembangunan, ia meminta harus dilakukan secara berjenjang dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Hal ini untuk menghindari konflik permasalahan lahan.

“Masalah lahan harus clean and clear sejak awal. Pastikan lokasi sudah ditetapkan dengan baik, jika perlu undang Pemerintah Kabupaten dan Kota agar proses berjalan lancar,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Datu Iqro menyampaikan kabar baik terkait pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Garuda di Kaltara yang merupakan program nasional dari Presiden Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah untuk pembangunan SMA Unggulan Garuda di Kaltara tinggal menunggu penandatanganan Gubernur dan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Diharapkan mulai dibangun pada tahun 2026,” ungkapnya.

Bebernya, sekolah ini akan menjadi wadah pendidikan berkualitas bagi anak – anak terbaik Kaltara, dengan sistem pengajaran yang dirancang mengarahkan siswa – siswi ke universitas unggulan dalam maupun luar negeri, serta Sekolah Kedinasan.

“Untuk Kaltara dialokasikan 20 persen, untuk guru – guru di Kaltara dialokasikan 20 persen diseleksi dan dipilih langsung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, diprioritaskan yang telah memenuhi syarat. Hal ini merupakan peluang besar yang harus kita dukung bersama,” pungkasnya. (dkisp)