Sekprov Minta Perangkat Daerah Percepat Pemenuhan Dokumen MCSP-RBS 2026.
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan memastikan seluruh perangkat daerah memenuhi indikator dan melengkapi dokumen pendukung Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention-Risk Based Surveillance (MCSP-RBS) 2026.
Percepatan pemenuhan tersebut menjadi perhatian utama karena waktu penyelesaian hingga akhir tahun semakin terbatas.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi terkait Pemenuhan MCSP-RBS 2026 bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (17/11).
Rakor ini dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Basuki Haryono, beserta tim dan jajaran perangkat daerah pengampu MCSP-RBS Tahun 2026.
Sekprov Denny menegaskan setiap perangkat daerah harus memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang menjadi indikator penilaian. Data dan bukti pendukung atau evidence juga harus disiapkan secara lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya akan memantau perkembangannya setiap minggu melalui Inspektorat. Waktu yang tersisa kurang dari 50 hari, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk segera menyelesaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara perangkat daerah dan KPK, sekaligus memastikan seluruh indikator pencegahan korupsi dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Denny juga mengungkapkan bahwa pada 2025, capaian pemenuhan Rencana Aksi Nasional Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK di Provinsi Kaltara mencapai 81,7 persen dan berada pada zona hijau.
Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing pada 2026.
Melalui penguatan koordinasi dan percepatan pemenuhan dokumen MCSP-RBS, Pemprov Kaltara berharap upaya pencegahan korupsi semakin optimal serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. (dkisp)


