TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong penguatan usaha mikro melalui peningkatan legalitas, pelindungan, dan perluasan akses pasar.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. saat membuka Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Tarakan Art & Convention Centre (TACC), Rabu (11/11).

Kegiatan mengusung tema “Penguatan Pengusaha Mikro Melalui Legalitas, Pelindungan dan Perluasan Akses Pasar” tersebut turut dihadiri Wakil Menteri (Wamen) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Helvi Moraza, serta Anggota DPR RI Komisi VII Daerah Pemilihan Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemprov Kaltara juga menjalin kesepakatan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bagian dari upaya penguatan UMKM.

Pada kesempatan yang sama, BRI menyerahkan bantuan ambulans kepada Pemprov Kaltara untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Zainal mengatakan, usaha mikro memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kebijakan pengembangan UMKM di Kaltara perlu memberikan perhatian utama kepada kelompok usaha tersebut.

“Kebijakan pengembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Utara wajib memberikan perhatian utama kepada usaha mikro. Besarnya jumlah usaha mikro menunjukkan potensi dampak yang sangat luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zainal.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT), jumlah UMKM di Kaltara tercatat sebanyak 51.840 unit dan hampir seluruhnya merupakan usaha mikro.

Sebarannya meliputi sektor pariwisata sebanyak 14.548 unit, kuliner 6.227 unit, kerajinan 611 unit, perumahan rakyat 468 unit, serta kesehatan dan kecantikan sebanyak 182 unit.

Menurut Gubernur, besarnya jumlah usaha mikro tersebut menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang lebih baik.

Sejumlah persoalan yang masih dihadapi pelaku usaha di antaranya pemenuhan legalitas, akses permodalan, pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran dan distribusi.

Kondisi geografis Kaltara yang memiliki wilayah perbatasan dan jarak antardaerah yang cukup jauh juga menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pasar dan distribusi produk UMKM.

“Penguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui bantuan peralatan atau modal, tetapi wajib disertai peningkatan kemampuan manajemen, pencatatan keuangan, inovasi produk, dan pengelolaan risiko,” tegasnya.

Selain peningkatan kapasitas, aspek pelindungan juga menjadi perhatian. Gubernur menilai pelaku usaha mikro perlu mendapatkan kepastian dan dukungan agar dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

“Pelaku usaha mikro perlu memperoleh pelindungan dan kepastian dalam menjalankan usaha. Akses jaminan kredit, pelindungan sosial, jaminan kesehatan, serta pendampingan hukum dan usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pelindungan UMKM,” ujarnya.

Melalui festival ini, diharapkan terbangun kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperluas dukungan bagi pelaku usaha mikro, mulai dari pemenuhan legalitas hingga akses pasar.

“Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem usaha mikro di Provinsi Kalimantan Utara. Semoga usaha mikro di Kaltara semakin legal, terlindungi, produktif, dan berdaya saing,” pungkasnya. (dkisp)

​