TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) melaksanakan “Workshop Transfer Knowledge dan Penyusunan Agenda Pengembangan Lanjutan e-Dataku”, digelar di Gedung Gadis 2 Lantai 1, Kamis, (28/8)

Dalam sambutannya, Kepala DKISP Kaltara yang diwakili Plt. Sekretaris, Kiki Amelia, S.Sos menekankan pentingnya data sebagai landasan utama pengambilan keputusan yang akurat dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Data memiliki peranan krusial sebagai dasar kebijakan. Dengan e-Dataku, pemerintah berharap data statistik sektoral dapat disebarluaskan dan dimanfaatkan secara lebih maksimal, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” ucap Kiki Amelia.

Workshop ini bertujuan memastikan keberlanjutan dan penguatan fungsi platform yang menjadi fondasi pengelolaan data di Kaltara sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Kerap dipanggil Ibu Kiki, menuturkan kegiatan workshop ini merupakan tindaklanjut setelah resmi di lucurkan pada 27 Mei 2025 lalu, dengan tujuan utama untuk memperkuat implementasi platform Satu Data (SDI) Kaltara (e-Dataku).

Ia menjabarkan terdapat beberapa fokus utama, yaitu pertama peningkatan kapasitas SDM; kedua, transfer pengetahuan dari tim pengembang kepada pengelola dan operator di setiap OPD agar pemanfaatan e-Dataku lebih optimal.

Tambahnya, selain itu berfokus pada penyusunan agenda pengembangan forum penyusunan agenda lanjutan yang selaras dengan Rencana Strategis Pemprov Kaltara 2025–2026.

“Dengan adanya workshop tindak lanjut ini, Pemprov Kaltara berharap e-Dataku semakin mantap menjadi pilar utama ekosistem data daerah yang mampu mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik berbasis data,” jelas Kiki Amelia.

Workshop tersebut diikuti sejumlah perangkat daerah Pemprov Kaltara diantaranya, Dinas Kesehatan Kaltara, DPUPR-Perkim Kaltara, Dinas Sosial Kaltara, Bappeda Litbang Kaltara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara serta jaringan masyarakat sipil. (dkisp)