Tanjung Selor, Dalam UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah mendefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Istilah kekerasan sendiri digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Dalam upaya menangani berbagai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menyelesaikan berbagai kasus menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Data dari dinas PPPAPPKB Kaltara menunjukan bahwa dari jumlah pengaduan KDRT, semua kasus dapat terselesaikan. Pada tahun 2017 jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak mencapai 222 pengaduan, tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 347 pengaduan, namun dari jumlah tersebut semuanya dapat terselesaikan. Demikian pula pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dimana pada tahun 2017 terdapat 199 pengaduan dan tahun 2018 sebanyak 327 pengaduan dan semua pengaduan tersebut dapat terselesaikan. Dari keterangan diatas terdapat jumlah perempuan sebagai pelaku sebanyak 7 orang di tahun 2017 dan sebanyak 6 orang di tahun 2018. Untuk jumlah perempuan sebagai korban sebanyak 41 orang di tahun 2017 dan 109 orang di tahun 2018. Sementara jumlah anak sebagai pelaku sebanyak 9 orang di tahun 2017 dan sebanyak 23 orang di tahun 2018. Demikian pula dengan jumlah anak sebagai korban sebanyak 82 orang di tahun 2017 dan 109 orang di tahun 2018. (Bid.Statistik/els)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltara