TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk tahun 2025-2045 mendatang.

Gubernur Kaltara, Dr (HC). H. Zainal A. Paliwang, M.Hum,mengatakan, secara substansi RPJPD Kaltara 2025-2045 terdiri atas enam bab yang saat ini tengah disusun rancangan awalnya sehinggan masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

“Untuk memastikan bahwa arah pembangunan Provinsi Kaltara yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, baik yang ada di perbatasan, pesisir, pedalaman, pedesaan maupun perkotaan,” ungkap Gubernur, Senin (5/1).

Melalui penyusunan dokumen RPJPD yang akan disusun ini memiliki arti penting untuk berbagai hal terutama menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kedua menjadi panduan penyusunan visi-misi dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan ketiga memuat arah pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN).

“Sehingga dokumen RPJPD disusun tidak hanya memperhatikan isu secara regional, lokal, maupun nasional tetapi juga memperhatikan isu global. Terdapat beberapa isu yang perlu kita perhatikan, isu perubahan iklim menjadi tantangan serius yang perlu menjadi fokus dalam hal ini kita mendukung pengembangan sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem alam,” tambahnya.

Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 akan memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas, sehingga perlu menyusun kebijakan mendukung tekonologi komunikasi dan informasi di seluruh sektor.

“Bonus demografi yang dihadapi Provinsi Kaltara menawarkan peluang yang besar, kita perlu fokus peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” jelas Gubernur.

Akselerasi industri dan hilirisasi sumber daya alam menjadi prioritas memajukan sektor ekonomi dalam rangka memaksimalkan nilai tambah dari hasil bumi Kaltara. Konektivitas juga menjadi hal krusial dalam pengembangan daerah.

“Perbaikan infrastruktur, transportasi membuka akses ke wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil meningkatkan konektivitas antar daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata. Jadi saya selalu menyampaikan kegiatan apapun yang kita lakukan menggunakan APBD supaya betul-betul masyarakat dapat merasakan manfaat dari apa yang sudah kita kerjakan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur juga membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kaltara.

“Semoga muswil berjalan lancar dari awal hingga akhir dan menghasilkan, mufakat dan rumusan yang bermanfaat dalam upaya kita menjadikan Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera,”terangnya.

Gubernur berharap agar BKPRMI bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Kaltara.

“BKPRMI berasaskan ke Islam-an menggerakkan dakwah pemuda remaja masjid yang mempunyai status independen secara struktural, semoga bisa membina generasi muda dari segala aspek, menghidupkan masjid serta mampu menciptakan ekonomi keumatan,” tutupnya. (dkisp)