Tanjung Selor, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

               Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu dua tahun terakhir sangat tepat menangani masalah kesenjangan sosial tersebut dan berhasil menekan angka PMKS. Karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sumber data dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan angka PMKS dinilai berdasarkan  lima indikator antara lain jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial, PMKS yang ditangani, PMKS yang seharusnya diberikan bantuan, jumlah keluarga yang memiliki usaha ekonomi produktif serta presentase penanganan penyandang masalah kesehateraan sosial.

Pada tahun 2017 PMKS yang diberikan bantuan sosial realisasinya berjumlah 9.912  orang, sementara pada tahun 2018 realisasinya menurun menjadi 1.254. Sasarannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Usaha Ekonomi Kreatif (UEK) Kelompok Usaha Bersama ( KUBE), Narkotika Piskotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).  Untuk PMKS yang ditangani,  pada tahun 2017 jumlah realisasinya sama dengan PMKS yang diberikan bantuan yakni sebanyak 9.912 orang, namun di tahun 2018 menurun menjadi 1.535 orang. Untuk PMKS yang seharusnya diberikan bantuan, jika pada tahun 2017 realisasinya berjumlah 25.836 orang, maka tahun 2018 menurun menjadi 20.468 orang. Untuk jumlah keluarga yang memiliki usaha ekonomi produktif, juga menunjukan hal yang positif dan  jumlahnya semakin meningkat, hal ini di pengaruhi oleh bantuan -bantuan yang diberikan pemerintah serta semangat dari masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi kreatifnya. Seperti data indikator yang disampaikan bahwa pada tahun 2017 jumlah keluarga yang memiliki usaha ekonomi produktif hanya berjumlah 6,55 keluarga, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 13,28 keluarga, dan untuk presentase penanganan penyandang masalah kesehateraan sosial, jika ditahun 2017 yang ditangani pemerintah berjumlah 38,17 persen, maka pada tahun 2018 menurun menjadi 35,30 persen.

Berdasarkan indikator data dari Dinas Sosial tersebut, pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan dan mencari solusi (proble solvingnya) dan bekerjasama dengan instansi atau lembaga terkait lainnya agar angka PMKS semakin menurun, karena penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.(Bid. Statistik)

Sumber: (Dinas Sosial Prov. Kaltara)