Jakarta, Kominfo – Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Asep Chaerudinmengimbau semua sektor bersama-sama menghadapi tantangan cyber nasional. Menurutnya, kebersamaan, konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dari seluruh sektor yang ada akan dapat menghadapi tantangan pertahanan siber nasional.

“Tanpa adanya kebersamaan dari kita dari semua sektor; pemerintah, komunitas, kemudian akademisi, ekonomi digital, rasanya kemampuan masyarakat bangsa jauh dari kata mampu dihadapkan tantangan yang ada. Oleh karena itu dengan simposium ini bisa mendapatkan outcome yang bermanfaat untuk kita ke depan. Kebersamaan kita sangat diharapkan,” imbaunya dalam acaraCritical Information Infrastruktur Protection in Indonesia (CIIP-ID) Summit 2018 di Bali, Rabu (19/09/2018) minggu ini.

Dalam diskusi bertema “Strengthening multi-stakeholder coordination and improving ICT sector-wide resilience in preparation for cyber disruptions’’ itu, Deputi Penanggulangan dan Pemilihan yang mewakili Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan saat ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selain memberi manfaat yang luar biasa bagi peradaban modern, sekaligus memiliki kerentanan dalam berbagai aspek serta memunculkan permasalahan yang bersifat sektoral, lintas sektoral, dan multidimensi terhadap ketahanan informasi nasional.

“Dewasa ini TIK sudah menjadi tulang punggung dalam beragam transaksi bisnis. E-commerce demikian berkembang dan mampu menjadi indikator tingkat ekonomi masyarakat. Selanjutnya, hal lain yang cukup mengemuka terkait dengan keamanan ranah siber adalah perlu adanya perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis nasional. Hal ini dikarenakan gangguan/serangan terhadap infrastruktur ini dapat menyebabkan terganggunya pelayanan, keamanan dan keselamatan publik maupun rusaknya reputasi atau citra negara di mata masyarakat internasional,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, BSSN berupaya melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber dalam rangka mewujudkan keamanan siber nasional dan perlindungan terhadap ekonomi digital.

“Selain itu, diharapkan hadirnya Badan Siber dan Sandi Negara dapat mendorong dan memperkuat bidang keamanan siber sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional dalam kerangka Ipoleksosbudhankam,” jelas Asep Chaerudin.

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN mengapresiasi acara Simposium Perlindungan Infrastruktur Kritikal pada Sektor TIK yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku leading sector di bidang komunikasi dan informatika.

“Kegiatan yang kita laksanakan saat ini sangat bernilai positif karena diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta berbagi informasi mengenai teknologi, best practice/standard, solusi dan penerapan cyber security dari lembaga-lembaga teknis, akademisi dan industri cyber security professional kepada organisasi dari sektor TIK dan juga informasi dari lembaga-lembaga teknis dan akademisi mengenai kesiapan dan komitmen mereka secara aktif dalam mendukung penerapan cyber security di sektor TIK,” katanya.

Asep Chaerudin mengharapkan setelah simposium dapat terbentuk koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam melakukan perlindungan di sektor TIK sehingga secara tidak langsung dapat membentuk proses bisnis dan pelaksanaan perlindungan apabila terdapat insiden cyber security di sektor TIK.

“Salah satu output dari simposium ini adalah meningkatkan koordinasi diantara kita. Interindependensi (saling ketergantungan di antara kita) harus menjadi satu kekuatan dimana satu dengan yang lain saling memahami, saling melihat, saling membuka kekurangan dan kelebihan kita sehingga meningkatkan keterbukaan kita, membuka kelemahan kita, otomatis kita akan menjadikan satu sumber dimana satu dengan yang lain bisa saling membantu,” harapnya.

Menurut Asep Chaerudin, sesuai dengan Perpres No.53 Tahun 2017, Pemerintah sangat memandang dan melihat bagaimana kepentingan nasional harus diwujudkan melalui keamanan siber nasional. “Keamanan siber nasional sesuai dengan mandat Perpres No.53 ini sangat luas dan besar meliputi sektor pemerintah, sektor infrastruktur dan kritis, serta sektor ekonomi digital. Hal ini membutuhkan suatu kerjasama dari kita bahu-membahu dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan keamanan cyber nasional,” katanya. (PS)

SUMBER